Aplikasi Siskudes Online di Madiun Jadi Percontohan, Satu-satunya di Jawa Timur

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes online) yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), telah diterapkan secara online pada Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Siskeudes yang diperuntukkan dalam kebutuhan pengelolaan keuangan desa ini sudah dioperasikan secara online sejak Desember tahun 2017.

Hal itu disampaikanoleh  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas dan Pemdes) Pemkab Madiun bernama Joko Lelono, saat diwawancara, Rabu (5/8/2018) siang.

Ia bahkan mengklaim, bahwa Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan Siskeudes secara online di Jawa Timur.

“Kami sudah menerapkannya secara online sejak akhir Desember tahun 2017. Bahkan di Jawa Timur, Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya yang menggunakan Siskeudes secara online.

Di seluruh Indonesia, baru terdapat enam yang menggunakan siskeudes online,” katanya.Di Kabupaten Madiun sendiri terdapat 198 desa yang sudah menerapkan inovasi ini.

Setiap tahunnya, tiap desa di Kabupaten Madiun mendapatkan dana rata-rata sebesar Rp 800 juta dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dan juga sekitar Rp 600 juta dari Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD.

Selama ini dalam tata kelola keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes sehingga dapat diketahui sejauh mana penyerapan dana.

“Jadi lebih disiplin, sehingga tidak hanya sekadar mencairkan, harus terserap dan itu termonitor dengan aplikasi,” katanya.

 

SISKEUDES ONLINE PERMUDAH PENGAWASAN DANA DESA

Pemberlakuan  sistem keuangan desa online pada Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sangat memudahkan pengawasan dalam penggunaan dana desa, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat Adi Sadhono Murwanto.

“Siskeudes di kota Kudus sudah diberlakukan sejak Agustus 2017 sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan di masing-masing desa bisa dipantau melalui Siskeudes tersebut,” ujarnya di Kudus, Selasa.

Hanya saja, lanjut Adi, pada saat ini ada beberapa desa yang masih terkendala dengan keandalan jaringan internetnya.

Ia mengakui, perangkat pendukung di masing-masing pemerintah desa, memang memanfaatkan peralatan yang sebelumnya yaitu dengan digunakannya dalam mendukung pembuatan KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

“Persoalan keandalan terhadap jaringan internet, sedang diupayakan agar lebih lancar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemdes juga sedang mengupayakan pada kapasitas peladen atau server diperbesar, agar pelaporan keuangan pemerintah desa semakin lancar.

Untuk memastikan dalam pelaporan melalui Siskeudes tidak ada permasalahan, kata dia, setiap ada pelaporan keuangan yang dianggap mencurigakan, maka akan dilakukan pengawasan secara langsung dengan menerjunkan petugas ke lapangan.

Hal tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk memastikan apakah yang dilaporkan memang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Artinya, jangan sampai ada pelaporan keuangan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, ternyata setelah dilakukan pengecekan fisik kegiatan belum ada,” ujarnya.

Ia mengakui, beberapa kali menerjunkan petugas untuk memantau di lapangan, agar guna memastikan kecocokan antara laporan dengan kegiatan di lapangan.

Adapun alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar Rp103,687 miliar, sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp1,95 miliar.

Bendahara Desa Bimtek Aplikasi Siskeudes Online di ponorogo

Sedikitnya 325 orang bendahara desa se-Kabupaten Probolinggo mengikuti dalam bimbingan teknis (bimtek) sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa (siskeudes Online)

yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) hari kerja mulai Rabu hingga Selasa (13-19/12/2017).

Demi efisiensi waktu dan maksimalnya, maka kegiatan bimtek ini dibagi dalam 10 angkatan mulai Rabu . Tiap harinya ada 2 (dua) angkatan dengan masing-masing angkatan diikuti oleh desa-desa dari 6 (enam) kecamatan. Dalam bimtek ini, para bendahara desa dipandu instruktur langsung dari CV Lawang Sewu Jakarta.

“Pelatihan atau bimtek ini digelar dalam rangka membangun sistem keuangan desa secara online (siskeudes online). Sehingga ke depannya bisa lebih efisiensi waktu dan pekerjaan bisa langsung beraktivitas yang lain,” kata Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda.

Menurut Syamsul Huda, Siskeudes yang telah dibangun oleh BPKP ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pelaporan pelaksanaan APBDes.

“Namun demikian masih secara offline. Artinya desa kalau mengirimkan laporan ke DPMD harus dilakukan manual. Ini yang menjadi kendala pada kecepatan dalam kelancaran pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Itupun terkadang masih harus bolak balik dikarenakan adanya kesalahan,” jelasnya.

Dengan adanya Siskeudes online ini tentunya bisa mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut.

Karena pemerintah desa tidak perlu bolak balik ke DPMD cukup dengan online saja. Melalui siskeudes online ini, bendahara desa bisa komunikasi langsung dalam rangka konsultasi untuk pengelolaan keuangan desa secara online.

“Melalui kegiatan ini diharapkan para bendahara desa dalam penyusunan APBDes bisa lebih cepat serta laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes bisa cepat selesai,” harapnya.

Secepatnya 24 Desa/Kelurahan Harus Gunakan Sistem Keuangan Desa Online di malang

Rupanya para perangkat desa/kelurahan di Kota Batu segera tancap gas usai melakukan study banding di Sukabumi beberapa waktu yang lalu. Mereka bakal segera menerapkan Sistem Keuangan Desa online (siskeudes online) di tempatnya masing-masing.

Terlebih memang sudah lama pada kantor desa/kelurahan memiliki fasilitas berupa wifi. Sehingga mudahkan untuk langsung diterapkan di kantor.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu Wiweko mengatakan, setelah dilakukan study banding di Sukabumi beberapa saat lalu, desa/kelurahan tidak mau kalah agar segera menggunakan siskeudes secara online (siskeudes online)

“Karena di Sukabumi itu terdapat 381 desa, yang sudah pakai Siskeudes 70 persennya. Jadi kenapa tidak segera dilangsungkan saja, soalnya di Kota Batu cuman 24 desa/kelurahan,” kata Wiweko.

Untuk menunjang dalam lancarnya menggunakan Siskeudes itu lanjut Wiweko, juga dilakukan pelatihan yang melibatkan seluruh Sumberdaya Manusia (SDM) hingga seluruh perangkat desa di Kota Batu.

Adanya pelatihan ini dimaksudkan untuk mempermudah menjalankan siskeudes online.

“Pelatihan itu juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara mengelola siskeudes secara online. Apalagi belum banyak yang mengetahui secara online ini,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengharapkan kepada seluruh desa/kelurahan secepatnya menggunakan siskeudes secara online. Tahun 2019 mendatang pengelolaan Siskeudes Offline harus menjadi siskeudes online.

Sebab menurutnya dengan adanya Siskeudes online maka bisa mempercepat pelaporan agar tersinkronisasi dengan Pemerintah Kota Batu.

“Secepatnya harus mulai menerapakan siskeudes online. Jadi tahun depan saat membuat laporan terkait APBDes dengan anggaran miliaran sudah bisa memanfaatkan teknologi IT tersebut,” harap Punjul.

baca juga : mekanisme pengawasan dana desa