Berbeda dengan pagu indikatif belanja kementerian lembaga (K/L) yang telah diperketat, dana desa memiliki arah kebijakan peningkatan pagu anggaran dana desa.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas nama Astera Primanto Bhakti mengungkapkan hal itu dalam paparan di Badan Anggaran DPR pada Rabu (7/4/2018).

Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Astera enggan mengungkapkan berapa angka pagu indikatif tersebut. “Indikator angkanya kalau dikatakan tidak ada namun saat ini baru melewati tahap awal, jadi sabar saja,” ujarnya seusai menghadiri agenda rapat Banggar tersebut.

Dia melanjutkan untuk transfer dana ke daerah dan dana desa pada tahun 2019 seharusnya tidak ada masalah.

Menurutnya, tidak adanya aturan peraturan daerah yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana desa sudah selesai tahun ini. Artinya, tahun depan sudah tidak ada masalah dari segi landasan hukum di daerah dan sehingga bisa berjalan lancar.

Dia pun memastikan bahwa program padat karya tunai akan terus dilanjutkan dengan fokus pembangunan infrastruktur.

Astera juga memerinci beberapa pagu anggaran dana desa secara transfer ke daerah akan ditingkatkan. Selain dana desa, pemerintah akan meningkatkan dalam dana alokasi khusus (DAK) untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur pendidikan dan dana insentif daerah.

Dia meminta seluruh daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menilai PAD adalah faktor penting pembentuk APBD yang perlu terus didorong sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah menurun.

baca juga : Rincian dana desa per desa tiap tahun semakin “gemuk”

Pemerintah akan Tambah Anggaran Dana Desa

Pemerintah sudah berencana untuk meningkatkan pagu anggaran dana desa dalam APBN 2019. Hal itu berguna untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian desa.

“Arah dari kebijakan yang pertama adalah meningkatkan pagu anggaran dana desa,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, pada Rabu (4/7).

Saat ini, alokasi pagu anggaran dana desa di APBN 2018 adalah sebesar Rp 60 triliun. Ketika ditanya oleh awak media, Astera belum mau merinci tentang rencana kenaikan anggaran tersebut.

“Ini masih dalam tahap awal. Jadi, sabar saja,” kata Astera.

Selain terkait pagu anggaran dana desa, ia akan menyempurnakan pengalokasian dana desa untuk masing-masing desa dengan tetap menjaga aspek pemerataan dan keadilan.

Kemudian, optimalisasi dalam pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, melanjutkan skema padat karya tunai dalam pembangunan infrastruktur atau sarana fisik, meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi BUMDes.

“Selanjutnya, kita juga ingin meningkatkan akuntabilitas pendanaan dana desa melalu kebijakan penyaluran, sinergi pengembangan desa melalui kelola kemitraan, dan penguatan atas monitoring dan evaluasi kapasitas SDM,” kata Astera.

Mendes Sebut Jokowi Berkomitmen Terus Menambah Anggaran Dana Desa

Setiap tahunnya, pagu anggaran dana desa terus ditambah oleh Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan kemajuan pembangunan di desa lewat dana yang mencapai Rp1 miliar setiap tahunnya itu.

Sejak 2015 hingga 2018, dana bantuan untuk desa jumlahnya terus ditingkatkan.

Pada tahun 2015, dana yang telah dikucurkan mencapai Rp20,7 triliun. Pada tahun 2016, dana desa ditingkatkan lagi menjadi Rp40,9 triliun.

Kemudian pada tahun 2017, dana desa kembali ditingkatkan menjadi Rp60 triliun. Jadi, total dari dana yang sudah digelontorkan mencapai Rp187 triliun.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa, pagu anggaran dana desa tahun depan disepakati Rp73 triliun. Namun kata dia, Presiden Jokowi masih akan terus ingin menambah anggaran tersebut.

“Kelihatannya Bapak Presiden masih ingin terus menambah anggaran tersebut,” kata Eko di Sorong, beberapa waktu lalu.

Menurut Eko, keinginan Jokowi itu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun desa. Pembangunan saat ini bukan lagi berfokus pada kota, tetapi diarahkan ke desa-desa seluruh Indonesia.

Seperti di Kabupaten Sorong, Papua Barat yang masih terpencil, kata Mendes, penggunaan dana desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, karena itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Namun bagi yang sudah dekat dengan kota, dana desa telah digunakan dalam pengembangan ekonomi.

“Bumdes bisa berupa untuk bank sampah, maupun desa wisata hingga pengelolaan pascapanen,” kata Mendes

baca juga : alokasi dana desa