Belajar dan Berbagi

Resep, Tips dan Peluang Usaha Sekitar Kita

Author: Anggita Putri Nur Anida

KPK Pakai Aplikasi Android Untuk aplikasi kawal dana desa

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyarankan beberapa hal terkait pengawasan dana desa salah satunya aplikasi kawal dana desa .

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru Eko Putro Sandjojo mendatangi KPK

bertujuan untuk meminta masukkan terkait pengawasan dana desa.

“Kemudian yang kedua, akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa harus lebih baik ke depan,” ujar Laode di gedung KPK, Senin (8/8).

Bahkan, untuk mengawal dana desa ini, KPK akan membuat sebuah aplikasi agar masyarakat bisa berpartisipasi.

“Salah satunya kpk akan membuat aplikasi jaga desa, masyarakat bisa berpartisipasi lewat android.

Misalnya mengusulkan program yang mereka inginkan, mereka juga bisa melaporkan kesalahan penyalahgunaan,” katanya.

Eko meminta masukan kepada pimpinan KPK untuk melakukan pengawasan dana desa tersebut yang digelontorkan tahun ini jumlahnya cukup fantastis yakni Rp100 Triliun.

“Dana desakan cukup besar. Dari Rp40 triliun naik menjadi sebesar Rp70 triliun, lalu naik lagi sebesar Rp100 triliun. Pengawasannya harus perlu ditekankan,” ungkap Eko.

Menurut dia, besarnya dana yang akan dikucurkan ke setiap desa pada seluruh Indonesia bisa membuka celah korupsi sehingga perlu diawasi dengan ketat.

Selain itu, Eko juga mengaku melakukan konsolidasi secara internal.

Dirreskrimsus Melaunching Aplikasi Siap Pantau Dana Desa

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus),

mengadakan sosialisasi tranparansi tentang penggunaan dana desa di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Kendari, (06/12/2017).

Kegiatan yang mengambil tema “aplikasi kawal dana desa” ini, melibatkan seluruh Lurah sekota Kendari, dan Kepala Desa di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Acara ini dihadiri pula oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Kendari, yang nantinyaakan  ditugaskan untuk mengawal langsung penggunaan dana desa tersebut.

Dirreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol. Wira Satya Triputra, S.IK. M.H., berkata,

“Diharapkan para kepala desa mampu bersinergi dengan Bhabinkamtibmas di daerah agar dana desa mampu memberikan asas manfaat terhadap masyarakat,

bukan malah menjadi momok menakutkan”.

Ia mengungkapkan, “bahwa kami berupaya dalam mencegah secara dini dalam penyalahgunaan dana desa, terkhusus bagi para Bhabinkamtibmas

dalam melakukan pengawasan dana desa pada wilayah masing-masing,

wajib melakukan pendampingan dengan tiga tahapan yaitu di mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga dana desa ini bisa di maksimalkan bagi pemerataan pembangunan desa”.

Pada sosialisasi yang dihadiri oleh 223 Kepala desa dan 80 Bhabinkamtibnas ini, Ditreskrimsus Polda Sultra juga

melaunchingkn aplikasi yang bernama “Siap Pantau Dana Desa”, untuk membantu personil Bhabinkamtibmas di lapangan.

Salah satu peserta kegiatan, Rizal Tombili yang merupakan Kepala Desa Batugong, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, berkata,

“Saya sangat mengapresiasi pada kegiatan ini, apalagi diinisiasi oleh Polda Sultra, agar ada kejelasan bagi kami bagaimana mengelola dana desa dengan baik terkhusus dalam hal pengawasan oleh pihak kepolisian”.

Ia pun menambahkan, “bahwa selama ini kami lebih sering didatangi oleh beberapa oknum yang menggunakan nama berbagai lembaga tertentu, dengan tujuan memeriksa penggunaan dana desa.

Sehingga kami sendiri sering bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berhak untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan dana desa ini,” imbuhnya.

Kapolda Luncurkan Aplikasi Kawal Dana Desa Polda Jambi

Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widyanto, Rabu (1/11), mengumpulkan seluruh Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kapolsek, serta Bhabinkamtibmas di jajaran Polda Jambi, di Gedung Pesat Gatra Satbrimob Polda Jambi.

Dalam sambutannya Kapolda menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo,

serta Kemendes PDTT Eko Sandjojo telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Dalam arahannya Kapolda Jambi berusaha mengingatkan para Kapolres dan jajarannya untuk aktif dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa

selain itu juga berusaha menekankan kepada para bhabinkamtibmas untuk aktif dan

berperan dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa tersebut.

Bagi bhabinkamtibmas diharapkan untuk selalu melaporkan kegiatannya setiap hari kepada pimpinan dan bagi yang paling aktif  akan memberikan reward dan bagi yang tidak aktif akan diberikan punistment.

Untuk Kapolres, Kapolda memerintahkan agar setelah selesai kegiatan ini segera ditindak lanjuti kebijakan ini kepada jajarannya.

Bagi para Kapolsek, Kapolda berharap untuk minimal mengumpulkan para bhabinkamtibmasnya sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk di evaluasi.

Dalam kegiatan ini Kapolda Jambi meluncurkan suatu aplikasi kawal dana desa yang berguna untuk pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa

dengan nama rencana aplikasi kawal dana desa Polda Jambi.

berupa aplikasi kawal dana desa ini berbasis android serta digunakan untuk memudahkan anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat

untuk melaporkan apabila ditemukan permasalahan terkait dana desa tersebut.

“Aplikasi ini adalah terobosan Polda Jambi dalam menindak lanjuti kebijakan pimpinan Polri dalam mendukung program yang digulirkan oleh pemerintah,” ujar Kapolda.

“Kegiatan pengarahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Binmas Polda Jambi ini telah diikuti oleh seluruh Kapolres, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Polres Jajaran Polda Jambi,

juga melibatkan pihak Inspektorat Provinsi Jambi,” ujar Kuswahyudi.

baca juga : aplikasi siskeudes online

siskeudes online akan mempermudah dalam pengawasan dana desa

Aplikasi Siskudes Online di Madiun Jadi Percontohan, Satu-satunya di Jawa Timur

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes online) yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), telah diterapkan secara online pada Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Siskeudes yang diperuntukkan dalam kebutuhan pengelolaan keuangan desa ini sudah dioperasikan secara online sejak Desember tahun 2017.

Hal itu disampaikanoleh  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas dan Pemdes) Pemkab Madiun bernama Joko Lelono, saat diwawancara, Rabu (5/8/2018) siang.

Ia bahkan mengklaim, bahwa Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan Siskeudes secara online di Jawa Timur.

“Kami sudah menerapkannya secara online sejak akhir Desember tahun 2017. Bahkan di Jawa Timur, Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya yang menggunakan Siskeudes secara online.

Di seluruh Indonesia, baru terdapat enam yang menggunakan siskeudes online,” katanya.Di Kabupaten Madiun sendiri terdapat 198 desa yang sudah menerapkan inovasi ini.

Setiap tahunnya, tiap desa di Kabupaten Madiun mendapatkan dana rata-rata sebesar Rp 800 juta dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dan juga sekitar Rp 600 juta dari Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD.

Selama ini dalam tata kelola keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes sehingga dapat diketahui sejauh mana penyerapan dana.

“Jadi lebih disiplin, sehingga tidak hanya sekadar mencairkan, harus terserap dan itu termonitor dengan aplikasi,” katanya.

 

SISKEUDES ONLINE PERMUDAH PENGAWASAN DANA DESA

Pemberlakuan  sistem keuangan desa online pada Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sangat memudahkan pengawasan dalam penggunaan dana desa, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat Adi Sadhono Murwanto.

“Siskeudes di kota Kudus sudah diberlakukan sejak Agustus 2017 sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan di masing-masing desa bisa dipantau melalui Siskeudes tersebut,” ujarnya di Kudus, Selasa.

Hanya saja, lanjut Adi, pada saat ini ada beberapa desa yang masih terkendala dengan keandalan jaringan internetnya.

Ia mengakui, perangkat pendukung di masing-masing pemerintah desa, memang memanfaatkan peralatan yang sebelumnya yaitu dengan digunakannya dalam mendukung pembuatan KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

“Persoalan keandalan terhadap jaringan internet, sedang diupayakan agar lebih lancar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemdes juga sedang mengupayakan pada kapasitas peladen atau server diperbesar, agar pelaporan keuangan pemerintah desa semakin lancar.

Untuk memastikan dalam pelaporan melalui Siskeudes tidak ada permasalahan, kata dia, setiap ada pelaporan keuangan yang dianggap mencurigakan, maka akan dilakukan pengawasan secara langsung dengan menerjunkan petugas ke lapangan.

Hal tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk memastikan apakah yang dilaporkan memang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Artinya, jangan sampai ada pelaporan keuangan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, ternyata setelah dilakukan pengecekan fisik kegiatan belum ada,” ujarnya.

Ia mengakui, beberapa kali menerjunkan petugas untuk memantau di lapangan, agar guna memastikan kecocokan antara laporan dengan kegiatan di lapangan.

Adapun alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar Rp103,687 miliar, sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp1,95 miliar.

Bendahara Desa Bimtek Aplikasi Siskeudes Online di ponorogo

Sedikitnya 325 orang bendahara desa se-Kabupaten Probolinggo mengikuti dalam bimbingan teknis (bimtek) sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa (siskeudes Online)

yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) hari kerja mulai Rabu hingga Selasa (13-19/12/2017).

Demi efisiensi waktu dan maksimalnya, maka kegiatan bimtek ini dibagi dalam 10 angkatan mulai Rabu . Tiap harinya ada 2 (dua) angkatan dengan masing-masing angkatan diikuti oleh desa-desa dari 6 (enam) kecamatan. Dalam bimtek ini, para bendahara desa dipandu instruktur langsung dari CV Lawang Sewu Jakarta.

“Pelatihan atau bimtek ini digelar dalam rangka membangun sistem keuangan desa secara online (siskeudes online). Sehingga ke depannya bisa lebih efisiensi waktu dan pekerjaan bisa langsung beraktivitas yang lain,” kata Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda.

Menurut Syamsul Huda, Siskeudes yang telah dibangun oleh BPKP ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pelaporan pelaksanaan APBDes.

“Namun demikian masih secara offline. Artinya desa kalau mengirimkan laporan ke DPMD harus dilakukan manual. Ini yang menjadi kendala pada kecepatan dalam kelancaran pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Itupun terkadang masih harus bolak balik dikarenakan adanya kesalahan,” jelasnya.

Dengan adanya Siskeudes online ini tentunya bisa mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut.

Karena pemerintah desa tidak perlu bolak balik ke DPMD cukup dengan online saja. Melalui siskeudes online ini, bendahara desa bisa komunikasi langsung dalam rangka konsultasi untuk pengelolaan keuangan desa secara online.

“Melalui kegiatan ini diharapkan para bendahara desa dalam penyusunan APBDes bisa lebih cepat serta laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes bisa cepat selesai,” harapnya.

Secepatnya 24 Desa/Kelurahan Harus Gunakan Sistem Keuangan Desa Online di malang

Rupanya para perangkat desa/kelurahan di Kota Batu segera tancap gas usai melakukan study banding di Sukabumi beberapa waktu yang lalu. Mereka bakal segera menerapkan Sistem Keuangan Desa online (siskeudes online) di tempatnya masing-masing.

Terlebih memang sudah lama pada kantor desa/kelurahan memiliki fasilitas berupa wifi. Sehingga mudahkan untuk langsung diterapkan di kantor.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu Wiweko mengatakan, setelah dilakukan study banding di Sukabumi beberapa saat lalu, desa/kelurahan tidak mau kalah agar segera menggunakan siskeudes secara online (siskeudes online)

“Karena di Sukabumi itu terdapat 381 desa, yang sudah pakai Siskeudes 70 persennya. Jadi kenapa tidak segera dilangsungkan saja, soalnya di Kota Batu cuman 24 desa/kelurahan,” kata Wiweko.

Untuk menunjang dalam lancarnya menggunakan Siskeudes itu lanjut Wiweko, juga dilakukan pelatihan yang melibatkan seluruh Sumberdaya Manusia (SDM) hingga seluruh perangkat desa di Kota Batu.

Adanya pelatihan ini dimaksudkan untuk mempermudah menjalankan siskeudes online.

“Pelatihan itu juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara mengelola siskeudes secara online. Apalagi belum banyak yang mengetahui secara online ini,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengharapkan kepada seluruh desa/kelurahan secepatnya menggunakan siskeudes secara online. Tahun 2019 mendatang pengelolaan Siskeudes Offline harus menjadi siskeudes online.

Sebab menurutnya dengan adanya Siskeudes online maka bisa mempercepat pelaporan agar tersinkronisasi dengan Pemerintah Kota Batu.

“Secepatnya harus mulai menerapakan siskeudes online. Jadi tahun depan saat membuat laporan terkait APBDes dengan anggaran miliaran sudah bisa memanfaatkan teknologi IT tersebut,” harap Punjul.

baca juga : mekanisme pengawasan dana desa

Pemerintah Pastikan pagu anggaran dana desa Naik

Berbeda dengan pagu indikatif belanja kementerian lembaga (K/L) yang telah diperketat, dana desa memiliki arah kebijakan peningkatan pagu anggaran dana desa.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas nama Astera Primanto Bhakti mengungkapkan hal itu dalam paparan di Badan Anggaran DPR pada Rabu (7/4/2018).

Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Astera enggan mengungkapkan berapa angka pagu indikatif tersebut. “Indikator angkanya kalau dikatakan tidak ada namun saat ini baru melewati tahap awal, jadi sabar saja,” ujarnya seusai menghadiri agenda rapat Banggar tersebut.

Dia melanjutkan untuk transfer dana ke daerah dan dana desa pada tahun 2019 seharusnya tidak ada masalah.

Menurutnya, tidak adanya aturan peraturan daerah yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana desa sudah selesai tahun ini. Artinya, tahun depan sudah tidak ada masalah dari segi landasan hukum di daerah dan sehingga bisa berjalan lancar.

Dia pun memastikan bahwa program padat karya tunai akan terus dilanjutkan dengan fokus pembangunan infrastruktur.

Astera juga memerinci beberapa pagu anggaran dana desa secara transfer ke daerah akan ditingkatkan. Selain dana desa, pemerintah akan meningkatkan dalam dana alokasi khusus (DAK) untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur pendidikan dan dana insentif daerah.

Dia meminta seluruh daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menilai PAD adalah faktor penting pembentuk APBD yang perlu terus didorong sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah menurun.

Pemerintah akan Tambah Anggaran Dana Desa

Pemerintah sudah berencana untuk meningkatkan pagu anggaran dana desa dalam APBN 2019. Hal itu berguna untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian desa.

“Arah dari kebijakan yang pertama adalah meningkatkan pagu anggaran dana desa,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, pada Rabu (4/7).

Saat ini, alokasi pagu anggaran dana desa di APBN 2018 adalah sebesar Rp 60 triliun. Ketika ditanya oleh awak media, Astera belum mau merinci tentang rencana kenaikan anggaran tersebut.

“Ini masih dalam tahap awal. Jadi, sabar saja,” kata Astera.

Selain terkait pagu anggaran dana desa, ia akan menyempurnakan pengalokasian dana desa untuk masing-masing desa dengan tetap menjaga aspek pemerataan dan keadilan.

Kemudian, optimalisasi dalam pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, melanjutkan skema padat karya tunai dalam pembangunan infrastruktur atau sarana fisik, meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi BUMDes.

“Selanjutnya, kita juga ingin meningkatkan akuntabilitas pendanaan dana desa melalu kebijakan penyaluran, sinergi pengembangan desa melalui kelola kemitraan, dan penguatan atas monitoring dan evaluasi kapasitas SDM,” kata Astera.

Mendes Sebut Jokowi Berkomitmen Terus Menambah Anggaran Dana Desa

Setiap tahunnya, pagu anggaran dana desa terus ditambah oleh Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan kemajuan pembangunan di desa lewat dana yang mencapai Rp1 miliar setiap tahunnya itu.

Sejak 2015 hingga 2018, dana bantuan untuk desa jumlahnya terus ditingkatkan.

Pada tahun 2015, dana yang telah dikucurkan mencapai Rp20,7 triliun. Pada tahun 2016, dana desa ditingkatkan lagi menjadi Rp40,9 triliun.

Kemudian pada tahun 2017, dana desa kembali ditingkatkan menjadi Rp60 triliun. Jadi, total dari dana yang sudah digelontorkan mencapai Rp187 triliun.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa, pagu anggaran dana desa tahun depan disepakati Rp73 triliun. Namun kata dia, Presiden Jokowi masih akan terus ingin menambah anggaran tersebut.

“Kelihatannya Bapak Presiden masih ingin terus menambah anggaran tersebut,” kata Eko di Sorong, beberapa waktu lalu.

Menurut Eko, keinginan Jokowi itu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun desa. Pembangunan saat ini bukan lagi berfokus pada kota, tetapi diarahkan ke desa-desa seluruh Indonesia.

Seperti di Kabupaten Sorong, Papua Barat yang masih terpencil, kata Mendes, penggunaan dana desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, karena itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Namun bagi yang sudah dekat dengan kota, dana desa telah digunakan dalam pengembangan ekonomi.

“Bumdes bisa berupa untuk bank sampah, maupun desa wisata hingga pengelolaan pascapanen,” kata Mendes

baca juga : alokasi dana desa

alokasi dana desa merupakan keluaran dari anggaran dana desa

Pengertian Alokasi Dana Desa

Pengertian dari Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Sesuai isi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 yang berisi Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa,

“Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Pertimbangan Keuangan Pusat serta Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam Pengelolaannya Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

  • Setiap kegiatan, pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
  • Seluruh kegiatan serta penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
  • Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip secara hemat, terarah dan terkendali.
  • Jenis kegiatan yang akan didanai harus melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
  • Alokasi Dana Desa harus dicatat ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaraan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Penetapan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan kepada ketetapan-ketetapan berikut ini:

  1. Penetapan serta hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  2. Menetapkan dari hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada    desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
  3. Data variabel independen utama serta variabel independen tambahan    selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan    kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan    ADD    tahun berikutnya.

Penggunaan ADD

Ø  Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

  • Alokasi Dana Desa (ADD) yang berguna untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
  • Serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70.

Ø  Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:

  1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa serta Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding
  2. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
  3. pembiayaan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan serta operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
  4. Biaya perawatan kantor serta lingkungan Kantor Kepala Desa.
  5. Pembiayaan penyediaan data serta pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
  • Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
  • Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan serta pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
  • Biaya lain-lain yang perlu serta mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:

a) Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaanya meliputi:

  • Pembinaan Keagamaan.
  • Peningkatan terhadap kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
  • Pelayanan kesehatan masyarakat yang terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU
  • Menunjang kegiatan dari 10 Progaram Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-   PKK.
  • Menunjang kegiatan Anak dan Remaja yang antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
  • Biaya Musrenbang serta serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan
  • Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.

b) Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaanya meliputi:

  • Pembangunan atau biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa antara lain pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
  • Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.

c) Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaanya meliputi:

  • Pengembangan lembaga simpan pinjam yang melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
  • Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat di antaranya melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
  • Biaya untuk pengadaan Pangan

Pengelolahan ADD

Untuk menimalisir bahkan mencegah jika terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

  1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang telah dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  2. Pengelolaan Keuangan ADD ialah bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
  3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan terlebih dahulu.
  4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip secara efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
  5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
  6. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
  7. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang telah dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Permasalahan Dan Desain Perbaikan

Ø  Analisa permasalahan

Dari segi Negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat di butuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel,transparan,terbuka serta jujur.

Contohnya , tentang Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tejowangi Kec.Purwosari Kab.Pasuruan ada beberapa masalah yang harus di analisa dan di pecahkan antara lain:

  • Dalam pengelolahannya ADD ada sedikit kekurangan dari segi penyusunan anggaran yang di dasarkan pada adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.
  • Masalah dari pendapatan desa itu sendiri,di desa Tejowangi ini masih belum ada pendapatan asli daerah (PAD).Hal ini di karenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Ø  Pemecahan masalah dan desain perbaikan

  • Harus adany kerja sama antar pengurus desa dan masyarakat desa
  • Memberikan penyuluhan tentang pengelolahan usaha rumah tangga.
  • Membuka usaha Koperasi Desa,

baca juga : kegunaan alokasi dana desa

ingin mengetahui keripik sayuran wortel renyah ? yuk intip cara pembuatannya

Cara membuat keripik sayuran wortel renyah

Mungkin sebagian orang hanya mengetahui bahwa sayuran wortel ini biasanya dibuat sebagai makanan sop, masakan tumis, capcay maupun minuman jusdan olahan lainnya. Tetapi kali ini sayuran wortel ternyata bisa diolah menjadi makanan cemilan sehat seperti wortel.

Bahan baku wortel yang dipergunakan memiliki banyak kandungan nutrisi yang diperlukan di dalam tubuh, apalagi kandungan nutrisis dalam wortel tersebut baik untuk kesehatan mata.

Keripik Wortel

Wortel merupakan salah satu sayuran yang memiliki sangat kaya akan vitamin A serta magnesium Vit.B1 zat besi, dan lain sebagainya. Keripik sayuran wortel adalah makanan yang menyehatkan dan pas dihidangan disaat berkumpul dengan keluarga maupun teman.

Makanan yang satu ini termaksud kedalam cemilan yang sangat menyehatkan, maka tidak akan ragu jika dijadikan sebagai cemilan sehari-hari. Keripik wortel memiliki rasa yang gurih, renyah serta khas dari wortel.

Pada saat ini banyak penjual keripik wortel, namun memiliki citarasa yang tidak enak dikarenakn biasanya hanya menggunakan bahan perasa wortel bukan darii wortel aslinya.

Solusinya jika ingin keripik sayuran wortel yang sesuai selera dengan cara membuat sendiri keripik tersebut. Apalagi dalam pembuatannya keripik wortel ini sangatllah mudah, serta bahan dan bumbu yang akan digunakan sangat mudah unutk didapatkan.

Bahan-bahan membuat keripik sayuran wortel :

Dalam membuat keripik sayuran wortel berbahan sebagai berikut :

  1. 150 gram yang masih segar lalu diparut hingga halus
  2. Garam sebanyak 1 ons
  3. Bawang merah 1 ons
  4. 1 ons bawah putih
  5. Penyedap rasa sebesar 20 gram atau sesuai selera
  6. Gula pasir sebanyak 50 gram
  7. Tepung terigu sebanyak 300 gram
  8. Ketumbar secukupnya
  9. 30 gram tepung maizena
  10. Minyak goreng secukupnya untuk menggoreng

Bahan tambahan lainnya seperti :

  1. 50 gram gula tepung
  2. 2 sendok teh kayu manis bubuk
  3. ½ sendok tek baking powder
  4. 1 butir telur ayam

Cara membuat keripik sayuran wortel :

Cara membuat keripik sayuran wortel adalah :

  1. Terlebih dahulu siapkan satu wadah yang akan digunakan unutk membuat adonan keripik wortel.
  2. Dalam wadah tersebut masukkan wortel yang sudah diparut, tepung terigu, baking powder, tepung maizena, gula halus, garam dan telur. Lalu aduk hingga menggumpal baru kemudian campurkan bahan tersebut diaduk hingga tercampur secara merata.
  3. Kemudian adonan tersebut dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan di gulung secara memanjang dan di kukus selama 2 hingga 3 jam sampai adonan tersebut benar-benar matang. Pada proses ini dapat menggunakan gulungan mie.
  4. Lalu angkat kukusan tersebut dan dinginkan hingga bisa untuk di iris. Irislah secara tipis-tipis dan dijemur hingga benar-benar kering dan mengeras selama 2 hingga 3 hari tergantung pada cahaya sinar matahari.
  5. Selanjutnya pipihkan adonan yang telah dibuat diatas tempat yang datar, lalu adonan dicetak dengan menggunkana ring yang berbentuk bulat dnegan ukuran yang paling kecil.
  6. Kemudian setelah adonan selesai di cetak, terlebih dahulu panaskan minyak goreng diatas api yang sedang dan gorenglah adonan tersebut hingga kerin dan merekah serta tunggu hongga matang. Jangan lupa untuk membolak-balikkan agar tidak gosong dan matang secara merata. Selanjutnya angkat dan dtiriskan.
  7. Campurkan semua bahan taburan seperti bubuk kayu manis dan gula halus.
  8. Setelah itu taburi dan aduk hingga merata dengan bahan taburan yang telah disipkan sebelumya.
  9. Keripik wortel diap untuk dihidangkan.

Segeralah masukkan keripik tersebut kedalam toples agar bisa bertahan lama dan tidak merusak citarasa dari keripik tersebut.

Baca Juga : resep tempe sagu yang gurih dan kriuk nikmat

© 2018 Belajar dan Berbagi

Theme by Anders NorenUp ↑