Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyarankan beberapa hal terkait pengawasan dana desa salah satunya aplikasi kawal dana desa .

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru Eko Putro Sandjojo mendatangi KPK

bertujuan untuk meminta masukkan terkait pengawasan dana desa.

“Kemudian yang kedua, akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa harus lebih baik ke depan,” ujar Laode di gedung KPK, Senin (8/8).

Bahkan, untuk mengawal dana desa ini, KPK akan membuat sebuah aplikasi agar masyarakat bisa berpartisipasi.

“Salah satunya kpk akan membuat aplikasi jaga desa, masyarakat bisa berpartisipasi lewat android.

Misalnya mengusulkan program yang mereka inginkan, mereka juga bisa melaporkan kesalahan penyalahgunaan,” katanya.

Eko meminta masukan kepada pimpinan KPK untuk melakukan pengawasan dana desa tersebut yang digelontorkan tahun ini jumlahnya cukup fantastis yakni Rp100 Triliun.

“Dana desakan cukup besar. Dari Rp40 triliun naik menjadi sebesar Rp70 triliun, lalu naik lagi sebesar Rp100 triliun. Pengawasannya harus perlu ditekankan,” ungkap Eko.

Menurut dia, besarnya dana yang akan dikucurkan ke setiap desa pada seluruh Indonesia bisa membuka celah korupsi sehingga perlu diawasi dengan ketat.

Selain itu, Eko juga mengaku melakukan konsolidasi secara internal.

Dirreskrimsus Melaunching Aplikasi Siap Pantau Dana Desa

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus),

mengadakan sosialisasi tranparansi tentang penggunaan dana desa di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Kendari, (06/12/2017).

Kegiatan yang mengambil tema “aplikasi kawal dana desa” ini, melibatkan seluruh Lurah sekota Kendari, dan Kepala Desa di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Acara ini dihadiri pula oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Kendari, yang nantinyaakan  ditugaskan untuk mengawal langsung penggunaan dana desa tersebut.

Dirreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol. Wira Satya Triputra, S.IK. M.H., berkata,

“Diharapkan para kepala desa mampu bersinergi dengan Bhabinkamtibmas di daerah agar dana desa mampu memberikan asas manfaat terhadap masyarakat,

bukan malah menjadi momok menakutkan”.

Ia mengungkapkan, “bahwa kami berupaya dalam mencegah secara dini dalam penyalahgunaan dana desa, terkhusus bagi para Bhabinkamtibmas

dalam melakukan pengawasan dana desa pada wilayah masing-masing,

wajib melakukan pendampingan dengan tiga tahapan yaitu di mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga dana desa ini bisa di maksimalkan bagi pemerataan pembangunan desa”.

Pada sosialisasi yang dihadiri oleh 223 Kepala desa dan 80 Bhabinkamtibnas ini, Ditreskrimsus Polda Sultra juga

melaunchingkn aplikasi yang bernama “Siap Pantau Dana Desa”, untuk membantu personil Bhabinkamtibmas di lapangan.

Salah satu peserta kegiatan, Rizal Tombili yang merupakan Kepala Desa Batugong, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, berkata,

“Saya sangat mengapresiasi pada kegiatan ini, apalagi diinisiasi oleh Polda Sultra, agar ada kejelasan bagi kami bagaimana mengelola dana desa dengan baik terkhusus dalam hal pengawasan oleh pihak kepolisian”.

Ia pun menambahkan, “bahwa selama ini kami lebih sering didatangi oleh beberapa oknum yang menggunakan nama berbagai lembaga tertentu, dengan tujuan memeriksa penggunaan dana desa.

Sehingga kami sendiri sering bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berhak untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan dana desa ini,” imbuhnya.

Kapolda Luncurkan Aplikasi Kawal Dana Desa Polda Jambi

Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widyanto, Rabu (1/11), mengumpulkan seluruh Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kapolsek, serta Bhabinkamtibmas di jajaran Polda Jambi, di Gedung Pesat Gatra Satbrimob Polda Jambi.

Dalam sambutannya Kapolda menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo,

serta Kemendes PDTT Eko Sandjojo telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Dalam arahannya Kapolda Jambi berusaha mengingatkan para Kapolres dan jajarannya untuk aktif dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa

selain itu juga berusaha menekankan kepada para bhabinkamtibmas untuk aktif dan

berperan dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa tersebut.

Bagi bhabinkamtibmas diharapkan untuk selalu melaporkan kegiatannya setiap hari kepada pimpinan dan bagi yang paling aktif  akan memberikan reward dan bagi yang tidak aktif akan diberikan punistment.

Untuk Kapolres, Kapolda memerintahkan agar setelah selesai kegiatan ini segera ditindak lanjuti kebijakan ini kepada jajarannya.

Bagi para Kapolsek, Kapolda berharap untuk minimal mengumpulkan para bhabinkamtibmasnya sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk di evaluasi.

Dalam kegiatan ini Kapolda Jambi meluncurkan suatu aplikasi kawal dana desa yang berguna untuk pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa

dengan nama rencana aplikasi kawal dana desa Polda Jambi.

berupa aplikasi kawal dana desa ini berbasis android serta digunakan untuk memudahkan anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat

untuk melaporkan apabila ditemukan permasalahan terkait dana desa tersebut.

“Aplikasi ini adalah terobosan Polda Jambi dalam menindak lanjuti kebijakan pimpinan Polri dalam mendukung program yang digulirkan oleh pemerintah,” ujar Kapolda.

“Kegiatan pengarahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Binmas Polda Jambi ini telah diikuti oleh seluruh Kapolres, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Polres Jajaran Polda Jambi,

juga melibatkan pihak Inspektorat Provinsi Jambi,” ujar Kuswahyudi.

baca juga : aplikasi siskeudes online